Memberdayakan ‘Pribumi’

Alkisah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab di Madinah, negara telah mencapai kesejahteraan. Penaklukkan wilayah Mesir, Syam, Irak, dan Persia telah membawa banyak harta benda yang menjadikan Baitul Maal kaum Muslimin mengalami surplus. Hal tersebut mendorong khalifah Umar mengadopsi beragam inovasi pada sistem administrasi pemerintahan dan keuangan negara, khususnya yang berasal dari Persia seperti sistem diwan.

Dengan izin Allah, harta yang melimpah dan administrasi yang baik membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Negara telah mampu membuat sistem tunjangan sosial bagi seluruh rakyat. Rakyat, khususnya yang berjasa bagi negara dan agama mendapatkan tunjangan untuk penghidupan yang layak dari negara.

Akan tetapi, ada sebuah fenomena perubahan perilaku masyarakat yang menjadi dampak dari kebijakan tersebut. Sejumlah laki-laki Madinah dari kalangan Arab, yang sebelumnya merupakan pedagang di pasar Madinah pada masa sebelum pemberian tunjangan, kemudian tidak melanjutkan usaha perdagangannya karena merasa cukup dengan tunjangan negara tersebut dan memilih bersantai di masjid atau di tempat lainnya. Akhirnya, pasar Madinah pada masa itu didominasi oleh kaum bekas budak, khususnya dari Afrika.

Menyaksikan hal tersebut, Khalifah Umar merasa gusar. Beliau memerintahkan agar masyarakat tetap berdagang di pasar. Jangan sampai pasar di Madinah dikuasai oleh pedagang yang bukan orang Madinah. Selain itu, pemberian tunjangan oleh negara kepada rakyat bukanlah dimaksudkan untuk menjadikan rakyat sebagai pemalas.

Tunjangan negara adalah sebentuk apresiasi atas jasa rakyat pada masa lalu dalam perjuangan untuk menegakkan negara dan agama. Justru dengan adanya tunjangan diharapkan rakyat semakin produktif dan dapat membantu pembangunan negara. Bahkan di sini, Khalifah Umar memerintahkan agar penduduk Madinah untuk kembali ke pasar untuk menguasai pasar Madinah.

READ  Membaca Kunci Sukses Generasi Muda

Pada masa para khalifah setelah Umar bin Khattab, seiring dengan banyaknya fitnah dan konflik di kalangan kaum Muslimin, sering terjadi masyarakat tidak mendapatkan lagi tunjangan dari Baitul Mal negara, bahkan tercekik karena pajak yang zalim. Selain itu, peran besar dari bangsa non-Arab pada pemerintahan, yakni Persia pada masa Abbasiyah, bangsa Asia Kecil pada masa Mamluk dan Turki sejak masa Seljuk hingga masa Utsmani menurunkan pamor bangsa Arab dalam kancah peradaban Islam.

Kisah di atas bukanlah kisah fiksi belaka. Kisah di atas disampaikan oleh Dr Jaribah al-Haritsi di dalam disertasi beliau yang dibukukan dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi “Fikih Ekonomi Umar”. Kisah yang dibawakan alumnus Universitas Ummul Quro’ di atas menjadi cerminan bahwa seyogianya pemerintah mendorong agar ‘pribumi’ suatu negeri menjadi aktor utama dalam perekonomian. Hal ini karena apabila suatu bangsa mampu untuk menjadi tuan di negeri sendiri, negara tersebut tidak perlu takut akan intervensi atau gejolak dari pihak asing terhadap perekonomian negara itu.

Oleh karena itu, seruan salah seorang gubernur yang baru terpilih yang mengajak ‘pribumi’ untuk menjadi tuan di negeri sendiri, dapat dilihat dari kacamata positif sebagai upaya dari pemimpin suatu wilayah agar rakyatnya berjuang merebut kemandirian ekonomi. Hal ini bersesuaian dengan semangat bahwa seorang pemimpin harus mengusahakan kesejahteraan bagi rakyat yang dipimpinnya.

Berkaca dari kebijakan Khalifah Umar, rakyat yang telah sejahtera sekalipun harus tetap mengejar penguasaan pasar untuk menjaga kemandirian ekonomi, terlebih pada kondisi negara atau wilayah yang dalam tahap pembangunan yang membutuhkan daya dan semangat lebih besar untuk terus produktif dan menguasai pasar di dalam perekonomian.

READ  Di Tangan Anies Kata “Pribumi” Menjadi Amat Sensitif, Why?

Pada sisi lain, ajakan untuk memberdayakan ‘pribumi’ di dalam suatu negeri pada dasarnya adalah suatu tamparan bagi para ‘pribumi’ tersebut. Apakah selama ini ‘pribumi’ belum berdaya di negerinya sendiri? Apakah ‘pribumi’ telah menjadi aktor utama nan produktif dalam perekonomian negaranya? Apakah ‘pribumi’ telah mampu menjadi produsen dan pemain pasar atau hanya menjadi konsumen dan target pemasaran bagi penguasa pasar saat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini harus mampu dijawab oleh rakyat negeri itu.

Rakyat Indonesia sebagai penerus perjuangan kemerdekaan para pendiri bangsa akan menyadari bahwa dengan sendirinya, bahwa seruan agar ‘pribumi’ ditujukan bagi setiap komponen bangsa Indonesia. Sebagai bangsa di dalam negara yang menganut asas ‘kesatuan’, maka tidaklah layak mempersoalkan seruan dan istilah.

Hal yang lebih utama ialah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan melakukan aksi nyata untuk menjadikan rakyat Indonesia, dari beragam etnis, agama, dan suku bangsa untuk bersatu sebagai ‘pribumi Indonesia’ dan tuan di negeri sendiri. Justru menjadi miris bila bangsa Indonesia secara ekonomi hanya penonton di negerinya sendiri pascakemerdekaan

Terlebih, pada era globalisasi saat ini, tantangan peradaban yang dihadapi Indonesia sangat besar. Ancaman disintegrasi bangsa yang meruncing saat ini adalah tantangan di tengah iklim persaingan global yang semakin ketat.

Adanya perubahan-perubahan global, seperti Komunitas Ekonomi ASEAN, digitalisasi ekonomi dan keuangan di dalam kerangka Industri Revolusi ke-4, yakni digitalisasi pada semua lini kehidupan, serta perlambatan ekonomi dunia menjadikan perlu adanya inovasi yang berkelanjutan agar bangsa Indonesia dapat terus menjalankan pembangunan ekonomi yang optimal dan berdaya saing.

Ancaman kemandegan proyek infrastruktur di tengah perlambatan ekonomi global, potensi penurunan daya beli masyarakat, dan pembengkakan utang serta anggaran negara adalah isu-isu makroekonomi yang harus dicari solusi segera. Ini agar jangan sampai peningkatan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan kesejahteraan terjadi, dan menghambat percepatan ekonomi Indonesia.

READ  Membaca ‘Il Principe’ karya Machiavelli di Tahun Politik

Belajar dari kisah pada masa Khalifah Umar di atas, kesejahteraan yang dicapai suatu bangsa jangan sampai melalaikan bangsa tersebut untuk tetap berdaya saing agar pasar di negaranya tetap dikuasai bangsa tersebut. Tentu tetap dengan menghormati bangsa lain yang juga berkompetisi dengan adil dan jujur.

Apabila demikian adanya, bangsa Indonesia sebagai yang masih terus dalam proses pembangunan jangan sampai terjebak pada retorika dan perdebatan yang melelahkan nan tidak produktif. Justru bangsa Indonesia sebagai ‘pribumi’ di bumi nusantara harus berpikir jernih dan inovatif untuk mendorong produktivitas dan solusi atas permasalahan yang terjadi, sehinga kesejahteraan rakyat yang diimpikan dapat diraih bangsa Indonesia, sesuai dengan tujuan dari bangsa ini, yakni mewujudukan suatu “Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *