Pilpres dan Hard Core Politik

Elisabeth Noelle-Neumann (1977) dalam teorinya, Spiral of Silence, mengenai proses pembentukan opini publik menyatakan orang cenderung menyesuaikan opini pribadinya dengan opini dominan yang berkembang agar tidak dikucilkan di lingkungan sosialnya. Terkecuali, bagi kelompok hard core dan avant garde.

Mereka adalah orang-orang yang tak khawatir terhadap isolasi sosial. Kelompok hard core memiliki sikap ekstrem, sedangkan avant garde adalah para pencerah kehidupan.

Dalam konteks politik di Indonesia, hard core politik adalah ekstrem partisan salah satu capres, yaitu pendukung fanatik Jokowi atau Prabowo. Sikap politik mereka tidak tergoyahkan walaupun mendapat tekanan dari lingkungan sosial.

Avant garde politik merupakan orang-orang independen yang bersikap kritis terhadap rezim manapun. Mereka tak khawatir disudutkan. Namun, di media sosial (medsos), kita lebih banyak melihat hard core politik.

Dalam disertasi penelitian penulis, “Proses Difusi Berita Politik dan Pembentukan Opini Publik di Era Media Sosial”, penulis menemukan banyaknya individu ekstrem partisan yang berani mengekspresikan opininya di lingkungan “lawan”.

Mereka diinterpretasikan sebagai hard core karena tidak mengembangkan diskusi politik, tetapi lebih mengekspresikan sentimen partisannya di medsos. Sebagian besar berperilaku sebagai slacktivism, yaitu orang yang hanya rajin mem-forward dan reshare posting-an orang lain, tetapi tidak bertanggung jawab atas postingannya itu. Hard core politik subur di dunia maya yang memiliki psikologi komunikasi sendiri.

Mengacu Patricia Wallace (2016) dalam bukunya, The Psychology of Internet, perilaku ekstrem di dunia maya terjadi karena tingkat anonimitas yang tinggi (pengaburan identitas) dan tingkat kesadaran diri yang rendah (siapa diri kita di mata anggota lain).

Pemicu lainnya, persepsi jumlah audiens (tidak sadar jika ekspresinya di media sosial diperhatikan orang banyak) dan merasa berada di kumpulan yang memiliki sikap politik sama (tidak sadar jika postingannya mungkin menyinggung anggota lain).

Selain hard core politik, ada pula istilah politik hard core yang merupakan kebijakan suatu kelompok politik dalam menggunakan jasa hard core politik untuk memengaruhi opini publik.

Para hard core politik membuat konten-konten berupa infografis, meme politik, cicitan, dan narasi politik sesuai kandidat yang didukung. Mereka senantiasa memantau percakapan di media sosial dan komentar di berita daring.

Mereka melakukan kontra opini dengan berpartisipasi langsung dalam diskusi daring atau membuat bantahan berupa klipingan berita atau data yang sistematis. Politik hard core di Indonesia, menurut catatan penulis, dimulai sejak Pilkada DKI 2012.

Saat itu, tim Jokowi-Ahok mengorganisasi lebih dari 10 ribu relawan ke dalam Jokowi Ahok Social Media Volunteer (Jasmev). Mereka dapat dikategorikan buzzer yang mempromosikan keunggulan calon yang didukung dan menunjukkan kelemahan kandidat lawan.

Mereka berkontribusi mengantarkan Jokowi-Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Keberhasilan Jasmev memacu semua tim sukses melakukan politik hard core. Pada Pilpres 2014, baik kubu Jokowi-JK maupun Prabowo-Hatta, melakukan politik hard core dengan merekrut buzzer dan membuat portal opini, yang seakan-akan sebagai portal berita.

Politik hard core berkembang pada Pilkada DKI 2017 dengan menguatnya peran bloger politik sebagai opinion leader. Menjelang Pilpres 2019, politik hard core masih mirip situasi Pilkada 2017, tetapi dengan jumlah bloger yang kian besar.

Politik hard core di medsos ini membuat ruang publik penuh sentimen politik ketimbang diskusi politik. Padahal, munculnya media sosial di awal-awal diharapkan menjadi ruang publik yang sehat di mana warga negara dapat melakukan diskursus politik secara rasional, seperti gagasan Habermas mengenai ruang publik.

Perang sentimen yang sering kali disertai hoaks mengarahkan kita kepada situasi di mana para ahli menyebutnya sebagai era post-truth, yaitu ketika emosi dan keyakinan lebih mendominasi pembentukan opini publik ketimbang fakta.

Fragmentasi sosial

Polarisasi politik di medsos pernah diteliti Merlyna Lim, peneliti berkebangsaan Indonesia yang tinggal di Kanada. Menurut Merlyna, polarisasi politik di medsos berlangsung sejak Pilpres 2014. Berlanjut hingga Pilkada DKI Jakarta 2017. Polarisasi ini melibatkan kelompok pro Ahok yang diidentifikasi sebagai pendukung Jokowi dengan kelompok anti-Ahok yang diidentifikasi sebagai pendukung Prabowo.

Kedua belah pihak menggunakan politik post-truth, framing informasi, dan cerita yang mengedepankan emosi dengan sedikit atau sama sekali tidak mengangkat kebijakan detail dan fakta yang objektif. Seperti kita ketahui, medsos memberikan ruang besar bagi individu mengekspresikan dirinya. Dalam konteks politik, ruang digital membuat individu lebih suka menunjukkan pandangan politiknya dan kemungkinan muncul pandangan berbeda yang memicu diskusi.

Sayangnya, perbedaan justru menghasilkan pengotak-ngotakan. Anggota yang memiliki pandangan politik sama akan bergabung ke dalam suatu sub kelompok sosial. Selanjutnya, perbedaan dipertajam hingga mengarah ke fragmentasi sosial. Secara teori, perbedaan pandangan politik seharusnya menstimulasi pandangan kritis atau proses deliberasi (Carpini, Cook, & Jacobs, 2004).

Perbedaan pandangan politik di medsos yang mendorong polarisasi politik akan menjadi ancaman serius terhadap demokrasi karena masyarakat kehilangan ruang bersama dan menjadi kurang toleran terhadap opini yang bertentangan (Sunstein, 2002).

Jalan keluar

Demokrasi berjalan jika ada kontrol sosial terhadap pemerintah, yang diwujudkan dalam opini publik. Menurut Spier (1949), opini publik adalah komunikasi dari masyarakat kepada pemerintah dengan maksud memengaruhi struktur dan peraturan pemerintah.

Spier menambahkan, jenis opini publik ini dapat muncul hanya dalam masyarakat demokratis, tidak dalam masyarakat autokrasi. Saat ini, proses komunikasi masyarakat sipil dengan pemerintah cenderung terhalang hard core politik yang seakan mewakili sikap pemerintah.

Jalan keluarnya, mengembalikan proses komunikasi langsung antara masyarakat sipil dan pemerintah. Dapat dimulai dengan inisiatif pemerintah membangun platform diskusi publik, yakni program yang melibatkan publik untuk membahas kebijakan dan pembangunan.Pemerintah mestinya mampu menyiapkan tenaga ahli sebagai agen komunikasi dalam proses debat publik di platform diskusi tersebut. Proses ini, selain akan mencerdaskan bangsa, juga menambah dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Anto Sudarto (Dosen Komunikasi Politik Universitas Tarumanagara)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *