Posts

Islamofobia, Antipolitisasi Masjid: Islam Politik dan Ritual

Apakah agama dan idelogi bisa dipisah dari politik? Kalau dengar jawaban jujur jelas tidak. Tapi kalau mau jawaban versi politik harus dipisah atau tergantung kepada siapa yang menjawabnya. Jawaban versi politik ini jelas sarat kepentingan. Sebab, politik sejatinya memperjuangkan kepentngan.

Pada era 1980-an beredar buku  yang menuliskan ramalan akan berakhirnya zaman ideologi: The End of Ideology. Yang menarik dipetik dari buku itu adaah pandangannya soal apa itu agama dan apa itu politik. Buku itu dengan sengaja menyamakan agama dengan politik. Politik menurut buku itu adalah idelogi yang profan atau hanya menawarkan kehidupan di dunia sedangkan agama adaah ideologi yang menawarkan sebaliknya untuk akhirat (surga dan neraka). Buku ini jelas ‘khas’ bergaya pemikiran sekuler di mana dunia dan akhirat tak ada kaitan atau di mana agama dan soal hiruk pikuk urusan dunia terpisah. Gaya pikiran ini gaya khas pemikiran Eropa hasil Reinasance di mana antara gereja dan agama harus dipisah. Di situ terlacak jejak orang barat yang trauma kepada agama, mereka yakni agama Kristen.

Berbagai kelompok Islam telah berusaha membantahnya. Mereka tidak mau dipersamakan dengan revolusi anti agama ala Eropa di zaman abad pertengahan itu. Dan pada kenyataannya berhasil di mana kini gairah Islam justru bangkit di negara-negara bekas komunis di mana Islam ditekan hampir seabad oleh rezim yang mengatas namakan idelogi (komunis) itu. Agama sebagai candu ternyata dalam dunia Islam tak terbukti hasilnya. Mereka gagal menyingkirkan agama dari kepala orang-orang Muslim. Di Soviet misalnya Presiden Putin kini malah meresmikan masjid terbesar di Rusia. Dan di negeri beruang merah malah sempat ada calon presiden pesaing Putin yang berasal dari wilayah Dagestan dan dari kelompok Muslim peremuan.

Jadi sudah lama agama Islam dan masjid dicurigai sebagai pusat perlawanan. Khusus untuk Indonesia dari zaman kolonial ada gaya dikotomi ala Snuck Hurgrronje: Islam ritual dan Islam Politik. Saking takutnya dibuat Hurgronje — dan kemudian oleh pemerintah kolonial Belanda dilaksanakan–  dikotomi itu kemudian diimplementasikan dalam wujud kebijakan bahwa Islam kalau hanya sekedar ibadah dibiarkan tapi kalau menjadi gerakan politik maka harus ditumpas. Percobaan pertama adalah dilakukan ketika mengatasi perang Aceh. Dan makin diwujudukan dalam kebijakan Gubernur Jendral Hindia Belanda di awal 1900-an atau di masa pemerintahan Idenburg. Tujuan akhirnya adalah membentuk impian negara ‘Uni Belanda’ di atas tanah koloni bernama Hindia Belanda.

Pikiran dikotomi semacam ini oleh tokoh sosialis semacam Tan Malaka pun pada tahun 1920-an sudah ditentang. Pada pidatonya di depan Konggres Partai Komunis sedunia di Rusia, Tan Malaka kala itu malah menganjurkan bila Islam adalah kekuatan perlawanan kolonial sehingga harus diajak kerja sama. Tapi imbauan ini tidak dihiraukan oleh para pemikir dan tokoh komunis, mereka tetap percaya pada Karl Marx bahwa agama itu candu. Dan ini dipraktikan sekarang oleh negara Komunis yang kapitalis, misalnya Cina, dengan menekan penduduk di wilayah Cina bagian barat yang berbasis Muslim. Agama Kristen dan Katolik juga ikut terkena imbasnya di sana.

Phobia terhadap Islam pun terjadi di mana-mana. Tak ada di belahan Eropa, imbasnya pun masuk ke Indonesia. Di sini, garis pemikiran ala Snouck Hurgronje diteruskan oleh tokoh seperti Dr Cipto Mangungkusumo dan dilestarikan oleh orang yang setuju dengannya yang bisa dikategorikan ala Clifford Geertz sebagai Islam abangan.

Mereka itulah yang  dulu di zaman kolonial menjadi ‘priyayi baru’ karena menjadi pegawai pemerintah  dan setelah itu tetap menjadi bagian utama dari anggota birokrasi pascakemerdekaan. Karena lebih terdidik ala barat, keturunnya pun banyak yang meneruskan posisi itu hingga sekarang. Corak pemikiran ini berbeda  jalan secara tegas dengan HOS Tjokroaminoto dan juga muridnya yang kemudian menjadi presiden pertama, Sukarno. Keduanya tidak mengikuti alur berpikir ala Hurgronje, tapi berusaha memadukannya. Ini bisa dilihat misalnya sikap Sukarno baik pada masa perjuangan kemerdekaan atau hingga pada masa pasca kemerdekaan.

“Khusus mengenai kebijakan dan pandangan dikotomi ala Snouck Hurgronje juga terbukti telah berpengaruh juga pada kaum ‘priyayi abangan’ di Indonesia. Pemikiran ini merasuk ke dalam pemikiran tokoh seperti Cipto Mangunkusumo. Dan pemikiran dikotomi ala Snouck itu berlawanan dengan pemikiran HOS Cokroaminoto, guru Bung Karno,’’  kata Filsuf sekaligus Guru besar Universitas Paramadina, Prof DR Abdul Hadi WM.

Menurut, Abdul Hadi, pemikiran Snouck Hurgronje setelah kemerdekaan sempat ditinggalkan. Pada tahun 1960-an misalnya, ketika Presiden Sukarno memerlukan dukungan umat Islam dalam konfrontasi melawan Malaysia, dia menghilangkan dikotomi itu. Oleh Bung Karno dinyatakan ulama (dan juga Umat Islam dengan dilambangkan masjid) didorong mengeluarkan fatwa “wajib” berkonfrontasi dengan Malaysia.

Dosen UIN Sunan Kaliaga, DR Iswandi Syahputra, bahkan lebih khusus lagi menyoroti fenomena Islamofobia yang paling mutakhir, yakni munculnya ‘gerakan antipolitisasi masjid’ yang beberapa hari lalu muncul di kawasan Sarinah. Dalam sebuah atikelnya di sebuah media massa dia mengatakan, hampir seluruh masjid yang dibangun pada masa perjuangan kemerdekaan atau sebelum masa perjuangan kemerdekaan digunakan sebagai basis perlawanan terhadap penjajahan.

Sebut saja sebagai contohnya misalnya, masjid Jami’ Assalafiyah di Jatinegara, Jakarta. Masjid ini dipercaya didirikan oleh Pangeran Achmad Djaketra yang dikenal dengan sebutan Pangeran Jayakarta saat dikejar-kejar oleh Belanda. Dari masjid inilah strategi Pangeran Jayakarta disusun untuk melawan Belanda. Sementara di Marunda, Jakarta Utara terdapat masjid al-Alam yang dipercaya didirikan oleh Fatahillah pada tahun 1527, setelah berhasil mengalahkan Portugis di Sunda Kelapa.

Di kawasan lainnya di pasar Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat, berdiri masjid al-Mansyur yang dikenal pada masa penjajahan digunakan untuk berbagai ceramah guna menggelorakan semangat rakyat menentang penjajah. Di sejumlah daerah lain, demikian juga halnya. Masjid pada  masa pergolakan perjuangan kemerdekaan selalu dijadikan pusat perlawanan terhadap penjajahan. Misalnya, masjid Suro yang dibangun pada 1889 di Palembang. Pada masa penjajahan Jepang, masjid Suro menjadi markas pemuda yang sedang memperjuangkan kemerdekaan bahkan tempat untuk menyimpan amunisi.

Lantas, bila ada Gerakan Nasional Antipolitisasi Masjid untuk mengembalikan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan bagaimana fenomena ini seharusnya dibaca? Benarkah masjid hanya tempat Ibadah? Lalu mengapa banyak orang melangsungkan pernikahan di masjid? Mengapa ada seminar diselenggarakan di masjid? Mengapa ada orang yang berdagang di masjid? Mengapa orang memilih musyawarah di masjid? Mengapa ada perpustakaan di masjid? Mengapa ada sekolah atau madrasah di masjid? Mengapa masjid jadi tempat perlindungan saat bencana alam atau terjadi kerusuhan sosial?

Jawabnya: Jusutru itu karena masjid adalah tempat ibadah. Maka di sana ada aktivitas menikah, seminar, berdagang, musyawarah, membaca di perpustakaan atau belajar di sekolah (madrasah) dan menampung orang yang kesusahan karena bencana alam atau konflik sosial adalah ibadah. Kalau ada yang menyempitkan istilah ibadah hanya pada pengertian sholat dan mengaji, hampir dapat dipastikan masjid memang hanya untuk shalat dan mengaji. Dan, hampir dapat dipastikan pandangan seperti ini muncul dari orang yang jarang mengaji (belajar agama).

Jawaban yang sedikit lebih analitis historis adalah karena masjid bukan saja sebagai tempat ibadah bagi umat muslim. Dalam sejarah Islam, selain sebagai tempat ibadah, masjid adalah pusat pembelajaran, tempat bermusyawarah, asrama bagi para murid yang sedang menuntut ilmu dan tempat merawat orang yang sakit. Bahkan di Indonesia pada masa penjajahan dan perang kemerdekaan masjid dijadikan tempat perlawanan dan pusat perjuangan. Dan sepertinya, hal serupa juga terjadi pada tempat ibadah lainnya.

Sehingga dalam sudut pandang seperti ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari aktivitas masjid hingga perlu dibuat gerakan antipolitisasi masjid. Saya membaca, gerakan antipolitisasi masjid itu justru dapat dibaca sebagai usaha mempolitisasi masjid sebagai pusat segala aktivitas bagi umat muslim.

Fenomena Orde Baru bisa menjadi bahan pelajaran yang baik.Misalnya, mengapa masjid Salman ITB begitu terkenal dan melegenda sebagai tempat beraktivitas mahasiswa pada era Orde Baru? Sebagian orang menilai karena saat itu aktivitas kritis mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemerintahan Orde Baru sangat dibatasi oleh pemerintah.

Sama halnya seperti masjid yang dianggap hanya sebagai ‘tempat ibadah’, pemerintah Orde Baru saat itu pun punya anggapan mahasiswa hanya kuliah saja. Seluruh aktivitas mahasiswa harus kembali ke kampus. Proses tersebut dikenal dengan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Kebijakan menteri Pendidikan Nasional Daoed Joesoef saat itu dianggap kontroversi, karena dituding sebagai upaya pemerintah Soeharto dalam mematikan  daya kritis dan membungkam mahasiswa terhadap pemerintah.

Akibatnya, mahasiswa melepaskan energi positif masa muda mereka dalam bentuk aktivitas diskusi di masjid kampus. Tidak hanya masjid Salman, ITB Bandung, sejumlah masjid kampus lainnya juga cukup aktif menggelar diskusi di serambi-serambi masjid. Temanya tentu saja beragam termasuk membahas masalah politik saat itu.

Berawal dari masjid kampus ini kemudian muncul gerakan politik Islam saat ini. Masjid menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintahan yang otoriter dan kurang berpihak pada kelompok Islam saat itu. Perlawanan meluas dari masjid-masjid kampus, ke mesjid-mesjid kampung. Musholla Ass’adah di jalan sempit kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara misalnya. Pada tahun 1984 tercatat pernah dimasuki aparat keamanan dan menyobek sejumlah poster yang menganjurkan agar muslimah mengenakan jilbab. Bermula dari peristiwa inilah kemudian muncul kerusuhan besar yang dikenal dengan Tragedi Tanjung Priok.

Pada era tahun 1980 hingga awal 1990, Presiden Soeharto saat itu memang dikenal kurang memiliki hubungan harmonis dengan umat muslim. Namun hubungan kurang harmonis tersebut sedikit berubah membaik setelah Presiden Soeharto berangkat naik haji dan mengubah namanya menjadi Muhammad Soeharto. Tapi hubungan baik itu juga tidak berlangsung lama. Seperti diketahui, karena terpaan krisis ekonomi yang berlarut menurunkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Gerakan reformasi pada tahun 1998 kemudian berhasil melengserkan Soeharto.

Masjid Agung al-Azhar dapat disebut merupakan salah satu ikon penting dalam proses gerakan reformasi yang berhasil melengserkan Soeharto. Pada saat itu, masjid Agung al-Azhar merupakan salah satu pusat gerakan konsolidasi politik Islam. Tercatat pada Februari 1998, sekitar 3 bulan sebelum Presiden Soeharto lengser, ribuan umat muslim berkumpul di masjid Agung al-Azhar untuk melawan kekuatan asing yang ingin memecah belah Indonesia. Tercatat pula beberapa partai Islam yang muncul pada era awal reformasi mendeklarasikan partainya di masjid tersebut.

Satu hal yang tidak bisa dilewatkan dari peran masjid Agung al-Azhar untuk menjaga kedaulatan NKRI adalah peristiwa November 1998. Saat itu isu perpecahan bangsa sangat kencang berhembus. Segenap tokoh muslim berkumpul mendatangkan ribuan jamaah menyerukan agar umat Islam menyalurkan aspirasi politik mereka sesuai konstitusi dan melawan berbagai aksi makar. Di masjid ini pula gerakan menolak Indonesia membuka kerja sama dengan pemerintah Israel. Dari uraian tersebut, Indonesia hari ini dan masa nanti, sudah terlalu banyak berhutang jasa baik dari keberadaan masjid.

Pada fakta sejarah yang lain, memang ada sisa  tapak sejarah ketegangan mengenai jejak ekpresi Islamofobia itu. Hal ini tampak kentara dengan mencermati geliat jaringan ulama di wilayah selatan Jawa itu. Awalnya, para raja dan priayi (keluarga raja) mau tidak mau berkompromi degan dunia pesantren. Hubungan antara kedua pihak ini tak selalu indah dan mulus. Bahkan, kerap kali tidak sepele, serbakompleks, dan kadang memunculkan percikan api ketegangan.

Namun, pada saat yang sama sikap fobia terhadap Islam politik (Islamofobia) juga  eksis sejak zaman Raja Amangkurat I. Salah satu raja Mataram ini terkenal karena melakukan pembunuhan 5.000-6.000 para ulama, santri, dan keluarganya dalam waktu singkat di sebuah lapangan pada sebuah hari tahun 1648 M. Catatan VOC mengatakan, para  ulama dan keluarganya itu dibunuh dalam waktu 30 menit, yaitu saat pagi hari seiring terbitnya matahari sampai ketinggian sepenggalah.

Tak cukup dengan itu, Amangkurat I juga memerintakan untuk menghancurkan semua pusat keilmuan yang ada di pesantren yang berada di tepian sepanjang aliran Bengawan Solo hingga Gresik.  Kala itu–dan sampai sekarang–di tepian Bengawan Solo, berbagai pesantren besar berada, contohnya pesantren tua Ponpes Langitan yang letaknya persis di muara Sungai Bengawan Solo. Jejak keberadaan pesantren  misalnya juga terdapat pada kisah masa muda Sunan Kaijaga yang harus menunggu untuk mencari ilmu di sebuah tempat (pesantren) yang ada di tepian sungai (Babad Tanah Jawa menyebutnya menunggu tongkat). Nah, adanya pembunuhan massal dan aksi pembakaran pesantren  ini bisa dimaksudkan dengan kata yang lebih mudah: Amangkurat I ingin melakukan proses sekularisasi.

Sikap raja ini jelas berbeda sikap dengan leluhurnya, yakni Sultan Agung, yang justru selalu bersikap baik dan lebih mengakomodasi ajaran Islam dan posisi para ulama. misalnya dalam pemakaian gelar Sultan menggantikan Susuhunan atau penggantian kalender Jawa sesuai dengan kalander Islam.  Imbas lainnya, sesuai aksi kekerasan Amangkurat I itu dunia pesantren itu—terutama pesantren di Kajoran dan Tembayat—malah kemudian berkembang menjadi pusat kekuatan yang yang selalu berseberangan dengan keraton.

Kemudian, ketika tak mendapatkan angin oleh pihak kekuasaan, gerakan Islam melawannya dengan melalui gerakan bawah tanah. Kesempatan juga terbuka ketika para priayi memberikan hak mengelola wilayah secara mandiri (tanah perdikan) kepara para ulama dengan mendirikan pesantren. Di sinilah sebenarnya semenjak dahulu terkait dengan hubungan agama dengan politik kekuasan raja yang secara tersamar. Karena tahu akan posisi masing-masing keduanya memilih bersikap saling membutuhkan, antara kekuatan Islam atau ulama yang ada di berbagai pesantren dan kekuasaan berupaya saling melengkapi. Jadi, atas jasa serta posisinya yang strategis itu, kemudian seorang ulama diberi tanah perdikan sebagai sarana  memberikan suplai ekonomi kepada pesantrennya.

Proses negoisasi berlangung melintasi zaman dan waktu sampai sebelum era kolonial mengeksiskan posisinya di berbagai kerajaan nusantara dengan membentuk Hindia Belanda. Kedua belah pihak bisa bernegoisasi dan menjalin hubungan mutualise. Namun, setelah muncul pihak kolonial sebagai pihak ketiga, negoisasi kerap kali gagal. Akhirnya, ketika kekuasaan itu mentok saat bernegoisasi dengan kekuatan ulama, pesantren (Islam) dijadikan sasaran untuk dihancurkan. Kolonial bertindak sebagai pihak penopang jaminan kekuasaan politik, yakni dengan memberikan dukungan sarana militer.

Namun, bila kemudian mengutip pernyataan sejarawan UNS Solo Prof Joe Hermanu mengatakan itu memang benar adanya. Sebab, bila ditelisik lebih dalam maka di sana akan segera terlihat bahwa ‘pohon’ jaringan ulama (jaringan Islam) di wilayah kerajaan Mataram Islam itu akhirnya akan terkait dengan pesantren yang didirikan Sunan Giri di Prapen, Gresik (Jawa Timur), pada abad ke 15 M. Namun, selain terpengaruh pesantren Sunan Giri, jaringan ulama itu juga terkait dengan jaringan ulama yang berasal dari Demak, Makassar (Sulawesi Selatan), Sumatra, Cirebon, hingga berbagai pesantren di Jawa Timur, seperti Pacitan dan Jombang. Bahkan, hingga jaringan ke luar Jawa sampai ke seluruh Nusantara,

Alhasil, sebelum merebak menjadi berbagai soal, sikap Islamofobia memang menjadi tak berguna. Ingatlah, ada semcam ‘kredo’ dari almarhum DR Kuntowijoyo yang kini tersebar menjadi ‘meme’ di media sosial. Pernyataan itu dikutip dari tulisan di dalam buku karya Kuntowijoyo tahun 1997: Identitas Politik Umat Islam’ halaman 198.

Katanya: Agama tidak bisa diatur dengan logika politik, agama tumbuh dengan  tidak dengan logika kekuasaan, tapi dengan logika kepercayaan. Daya tarik agama berbeda dengan daya tarik politik, sehingga penindasan terhadap agama justru menyuburkan agama itu,. Agama punya vitalitas (daya hidup) yang berbeda dengan politik. Kalau tidak di permukaan, agama akan bergerilya’ di bawah.

‘’Agama itu seperti  air, tidak bisa dibendung, jika dibendung akan selalu mencari jalan untuk mengalir,’’ kata Kuntowijoyo.

Muhammad Subarkah