Posts

Pilpres dan Hard Core Politik

Elisabeth Noelle-Neumann (1977) dalam teorinya, Spiral of Silence, mengenai proses pembentukan opini publik menyatakan orang cenderung menyesuaikan opini pribadinya dengan opini dominan yang berkembang agar tidak dikucilkan di lingkungan sosialnya. Terkecuali, bagi kelompok hard core dan avant garde.

Mereka adalah orang-orang yang tak khawatir terhadap isolasi sosial. Kelompok hard core memiliki sikap ekstrem, sedangkan avant garde adalah para pencerah kehidupan.

Dalam konteks politik di Indonesia, hard core politik adalah ekstrem partisan salah satu capres, yaitu pendukung fanatik Jokowi atau Prabowo. Sikap politik mereka tidak tergoyahkan walaupun mendapat tekanan dari lingkungan sosial.

Avant garde politik merupakan orang-orang independen yang bersikap kritis terhadap rezim manapun. Mereka tak khawatir disudutkan. Namun, di media sosial (medsos), kita lebih banyak melihat hard core politik.

Dalam disertasi penelitian penulis, “Proses Difusi Berita Politik dan Pembentukan Opini Publik di Era Media Sosial”, penulis menemukan banyaknya individu ekstrem partisan yang berani mengekspresikan opininya di lingkungan “lawan”.

Mereka diinterpretasikan sebagai hard core karena tidak mengembangkan diskusi politik, tetapi lebih mengekspresikan sentimen partisannya di medsos. Sebagian besar berperilaku sebagai slacktivism, yaitu orang yang hanya rajin mem-forward dan reshare posting-an orang lain, tetapi tidak bertanggung jawab atas postingannya itu. Hard core politik subur di dunia maya yang memiliki psikologi komunikasi sendiri.

Mengacu Patricia Wallace (2016) dalam bukunya, The Psychology of Internet, perilaku ekstrem di dunia maya terjadi karena tingkat anonimitas yang tinggi (pengaburan identitas) dan tingkat kesadaran diri yang rendah (siapa diri kita di mata anggota lain).

Pemicu lainnya, persepsi jumlah audiens (tidak sadar jika ekspresinya di media sosial diperhatikan orang banyak) dan merasa berada di kumpulan yang memiliki sikap politik sama (tidak sadar jika postingannya mungkin menyinggung anggota lain).

Selain hard core politik, ada pula istilah politik hard core yang merupakan kebijakan suatu kelompok politik dalam menggunakan jasa hard core politik untuk memengaruhi opini publik.

Para hard core politik membuat konten-konten berupa infografis, meme politik, cicitan, dan narasi politik sesuai kandidat yang didukung. Mereka senantiasa memantau percakapan di media sosial dan komentar di berita daring.

Mereka melakukan kontra opini dengan berpartisipasi langsung dalam diskusi daring atau membuat bantahan berupa klipingan berita atau data yang sistematis. Politik hard core di Indonesia, menurut catatan penulis, dimulai sejak Pilkada DKI 2012.

Saat itu, tim Jokowi-Ahok mengorganisasi lebih dari 10 ribu relawan ke dalam Jokowi Ahok Social Media Volunteer (Jasmev). Mereka dapat dikategorikan buzzer yang mempromosikan keunggulan calon yang didukung dan menunjukkan kelemahan kandidat lawan.

Mereka berkontribusi mengantarkan Jokowi-Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Keberhasilan Jasmev memacu semua tim sukses melakukan politik hard core. Pada Pilpres 2014, baik kubu Jokowi-JK maupun Prabowo-Hatta, melakukan politik hard core dengan merekrut buzzer dan membuat portal opini, yang seakan-akan sebagai portal berita.

Politik hard core berkembang pada Pilkada DKI 2017 dengan menguatnya peran bloger politik sebagai opinion leader. Menjelang Pilpres 2019, politik hard core masih mirip situasi Pilkada 2017, tetapi dengan jumlah bloger yang kian besar.

Politik hard core di medsos ini membuat ruang publik penuh sentimen politik ketimbang diskusi politik. Padahal, munculnya media sosial di awal-awal diharapkan menjadi ruang publik yang sehat di mana warga negara dapat melakukan diskursus politik secara rasional, seperti gagasan Habermas mengenai ruang publik.

Perang sentimen yang sering kali disertai hoaks mengarahkan kita kepada situasi di mana para ahli menyebutnya sebagai era post-truth, yaitu ketika emosi dan keyakinan lebih mendominasi pembentukan opini publik ketimbang fakta.

Fragmentasi sosial

Polarisasi politik di medsos pernah diteliti Merlyna Lim, peneliti berkebangsaan Indonesia yang tinggal di Kanada. Menurut Merlyna, polarisasi politik di medsos berlangsung sejak Pilpres 2014. Berlanjut hingga Pilkada DKI Jakarta 2017. Polarisasi ini melibatkan kelompok pro Ahok yang diidentifikasi sebagai pendukung Jokowi dengan kelompok anti-Ahok yang diidentifikasi sebagai pendukung Prabowo.

Kedua belah pihak menggunakan politik post-truth, framing informasi, dan cerita yang mengedepankan emosi dengan sedikit atau sama sekali tidak mengangkat kebijakan detail dan fakta yang objektif. Seperti kita ketahui, medsos memberikan ruang besar bagi individu mengekspresikan dirinya. Dalam konteks politik, ruang digital membuat individu lebih suka menunjukkan pandangan politiknya dan kemungkinan muncul pandangan berbeda yang memicu diskusi.

Sayangnya, perbedaan justru menghasilkan pengotak-ngotakan. Anggota yang memiliki pandangan politik sama akan bergabung ke dalam suatu sub kelompok sosial. Selanjutnya, perbedaan dipertajam hingga mengarah ke fragmentasi sosial. Secara teori, perbedaan pandangan politik seharusnya menstimulasi pandangan kritis atau proses deliberasi (Carpini, Cook, & Jacobs, 2004).

Perbedaan pandangan politik di medsos yang mendorong polarisasi politik akan menjadi ancaman serius terhadap demokrasi karena masyarakat kehilangan ruang bersama dan menjadi kurang toleran terhadap opini yang bertentangan (Sunstein, 2002).

Jalan keluar

Demokrasi berjalan jika ada kontrol sosial terhadap pemerintah, yang diwujudkan dalam opini publik. Menurut Spier (1949), opini publik adalah komunikasi dari masyarakat kepada pemerintah dengan maksud memengaruhi struktur dan peraturan pemerintah.

Spier menambahkan, jenis opini publik ini dapat muncul hanya dalam masyarakat demokratis, tidak dalam masyarakat autokrasi. Saat ini, proses komunikasi masyarakat sipil dengan pemerintah cenderung terhalang hard core politik yang seakan mewakili sikap pemerintah.

Jalan keluarnya, mengembalikan proses komunikasi langsung antara masyarakat sipil dan pemerintah. Dapat dimulai dengan inisiatif pemerintah membangun platform diskusi publik, yakni program yang melibatkan publik untuk membahas kebijakan dan pembangunan.Pemerintah mestinya mampu menyiapkan tenaga ahli sebagai agen komunikasi dalam proses debat publik di platform diskusi tersebut. Proses ini, selain akan mencerdaskan bangsa, juga menambah dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Anto Sudarto (Dosen Komunikasi Politik Universitas Tarumanagara)

Reuni 212 dan Ekonomi Informasi

Barangkali ada banyak hal yang membuat pemerintah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam memahami apa itu gerakan 212. Platform intinya mungkin tetap sama, yaitu ekspresi untuk membela agama.

Namun, gerakan 212 pekan lalu sangatlah berbeda dengan gerakan awalnya. Dulu, merupakan gerakan antipenista agama. Sekarang ia telah berevolusi menjadi gerakan bela kalimat tauhid.

Kemudian, apa hubungannya dengan ekonomi informasi? Tentu sangat erat kaitannya, walaupun saya tidak akan menerangkan definisi apa itu ekonomi informasi. Singkatnya begini. Keputusan untuk membeli sangat dipengaruhi oleh cara penjual menyampaikan informasi kepada pembeli.

Semakin meyakinkan informasi yang diberikan makin besar peluang mendapatkan pembeli. Semakin informasi menyentuh sisi emosional maka makin tinggi harga jual. Itulah yang disebut dengan emotional premium, konsumen rela membayar mahal karena barang itu merefleksikan jati dirinya.

Sesederhana itu? Ya memang. Coba kita kaji mengapa orang mau berbondong-bondong datang ke Monas pekan lalu. Kalau bukan karena ada sentuhan emosional, lalu apa lagi? Mungkin ada partai atau ormas yang melakukan pengerahan masa.

Namun, jumlahnya pasti jauh di bawah total massa yang datang. Mayoritas yang datang hampir bisa dipastikan karena hatinya tergerak untuk datang, bagaimanapun caranya.

Itulah yang disebut dengan emotional premium. Reuni 212 merupakan ekspresi jiwa atau batin pesertanya.

Kegagalan memahami hal seperti ini membuat kita semua salah duga mengenai gerakan ini. Konsultan politik pun sangat terperangah dengan jumlah masa yang datang. Ada yang bilang 300 ribu, atau 1 juta, bahkan 11 juta orang. Berapa pun Anda hitung pasti salah dan bukan itu intinya.

Yang jelas, massa tumpah ruah entah dari mana asalnya. Kalau melihat jumlah bus dari luar kota, pasti mayoritas yang datang adalah dari Jakarta dan sekitarnya. Ada sih dari luar itu bahkan luar pulau sekalipun. Tapi jumlahnya sedikit saja.

Kembali ke masalah emosi dan jiwa. Ilmu ekonomi sudah sejak lama memberi fondasi mengenai hal ini dan sangat relevan dalam memahami situasi politik sekarang ini. Kalau sebuah produk sudah bisa disangkutkan ke alam bawah sadar, konsumen memiliki miltansi untuk membeli. Berapa pun harganya, apa pun kualitas aslinya. Tidak ada kaitan antara kualitas dengan harga.

Jadi dalam dunia politik sekarang ini juga sama. Tidak ada kaitan yang jelas antara emosi yang dibangun dengan isu yang sebenarnya. Salah satunya adalah isu pembakaran bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid. Sejatinya bendera “semacam” itu dikibarkan pada saat Rasulullah SAW dan pasukannya pergi berperang melawan pasukan kafir. Bendera hitam dan putih adalah bendera perang. Tidak boleh sembarangan membawa bendera semacam itu.

Namun, setelah insiden pembakaran bendera di Garut, narasi yang dikembangkan adalah bela kalimat tauhid dan bela panji Rasulullah. Inilah masalahnya. Ketika pemerintah sudah menghukum pembakar bendera sekalipun, sentimen tauhid tidak kunjung padam dan malah membesar.

Jelas ada perbedaan yang sangat mendasar antara persepsi tauhid dan makna bendera yang sebenarnya. Yang jelas persepsi tauhid lebih diterima. Artinya, yang datang ke demo di Monas lebih memaknai gerakan mereka sebagai bentuk ekpresi membela kalimat tauhid melalui pengibaran bendera dan ikat kepala hitam putih. Sederhananya, mereka ingin mengatakan “Aku Islam” dan “Aku Bertauhid”. Kamu?

Seperti teori ekonomi bilang, kalau sudah menyangkut jiwa, menjadi tidak penting apakah ada kaitan antara ekspresi dengan isu sebenarnya. Masalahnya kemudian apakah ini akan memiliki implikasi yang signifikan terhadap pilihan politik? Habib Rizieq Shihab (HRS) sendiri sudah memberi “fatwa” jarak jauh untuk memilih Prabowo-Sandi. Padahal, secara kasat mata yang lebih Islam adalah Jokowi-Ma’ruf Amin.

Kalau narasi yang dikembangkan oleh HRS dan kawan-kawan kelak berhasil dimanifestasikan dalam bentuk perolehan suara Prabowo-Sandi maka itu juga berarti kegagalan Jokowi-Ma’ruf Amin menjadi representasi psikologis Islam. Perebutan di tataran persepsi dan jiwa inilah kelak yang akan menjadi battle field yang sebenarnya.

Seperti yang saya bilang berulang-ulang, di arena ini tidak penting ada kaitan langsung antara emosi dan makna yang sebenarnya. Touch the emotion of people please.

Iman Sugema